Sejumlah guru di Kabupaten Pekalongan masih menanti pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Tunjangan Profesi Guru (TPG) 100 persen serta Gaji 13 untuk Tahun Anggaran 2025. Hingga Maret 2026, dana yang seharusnya menjadi hak para pendidik tersebut belum juga disalurkan, menimbulkan keresahan di kalangan guru yang berhak menerima.
Berdasarkan informasi dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, dana transfer pusat untuk Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebenarnya telah disalurkan. Data Sistem Informasi Manajemen Transfer Daerah (SIMTRADA) per 11 Maret 2026 menunjukkan adanya komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang di dalamnya mencakup alokasi untuk pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara daerah, termasuk guru.
Meskipun secara nasional pemberian THR dan Gaji 13 Tahun 2025 telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, realisasi pencairan di daerah masih bergantung pada kesiapan administrasi keuangan pemerintah daerah. Para guru di Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa untuk alokasi tahun 2025, dana tersebut disebut sudah masuk ke kas daerah sejak sekitar November 2025. Namun, berbeda dengan tahun sebelumnya yang cair pada Desember 2024, hingga kini belum ada kepastian tanggal pencairan.
Ketidakpastian ini memicu aspirasi dari para guru yang membutuhkan informasi jadwal yang konkret. Mereka berharap pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai proses pencairan, kendala yang mungkin dihadapi, serta jadwal pasti penyaluran THR TPG 100 persen dan Gaji 13 Tahun Anggaran 2025. Kepastian ini dinilai penting agar hak-hak tenaga pendidik tidak terus tertunda tanpa informasi yang jelas dan mereka dapat melakukan perencanaan finansial dengan tenang.
