Setahun Menjabat, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Akhirnya Diringkus KPK

INVESTIGASI / KORUPSI DAERAH

Sekitar satu tahun setelah dilantik untuk periode keduanya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa dini hari, 3 Maret 2026, di Semarang. Kasus ini menjadi OTT ketujuh KPK sepanjang awal 2026, sekaligus mengguncang publik Pekalongan yang selama ini menaruh harapan pada putri legenda dangdut A. Rafiq itu.

Pekalongan Info | 4 Maret 2026 | Desk Hukum & Politik

Profil Singkat: Dari Panggung Dangdut ke Kursi Bupati

Operasi Senyap di Tengah Malam Semarang

Dini hari Selasa, 3 Maret 2026. Kota Semarang masih terlelap ketika tim penindakan KPK bergerak senyap. Dalam operasi yang sepenuhnya tertutup dari publik, mereka membidik seorang kepala daerah yang tengah menjalani tahun pertama periode keduanya.

Fadia Arafiq, 47 tahun, diamankan bersama dua orang kepercayaannya — seorang ajudan dan orang dekatnya — di wilayah Semarang. Hanya beberapa jam kemudian, ketiganya telah duduk di ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satunya Bupati.” — Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, Selasa (3/3/2026)

Bersamaan dengan itu, di Kabupaten Pekalongan, tim penyidik KPK bergerak paralel. KPK Line — pita garis kuning bertuliskan nama lembaga antirasuah — dipasang di beberapa titik strategis Kantor Pemkab Pekalongan: ruang kerja utama Bupati disegel total sejak pukul 09.00 WIB, sementara Kantor Dinas Pekerjaan Umum juga digeledah. Total, 11 orang dari wilayah Pekalongan turut dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk sejumlah pejabat dinas.

Penangkapan ini bukan sambaran petir di langit cerah. Ini adalah OTT ketujuh yang diumumkan KPK sejak awal 2026 — sebuah tempo penindakan yang luar biasa padat dalam dua bulan pertama tahun ini.

Modus: Pengkondisian Outsourcing di Banyak Dinas

KPK mengungkap akar dugaan kejahatan ini dengan gamblang: pengkondisian pengadaan barang dan jasa berupa tenaga alih daya (outsourcing) di sejumlah dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas.” — Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK

Dugaan modusnya: proses pengadaan di dinas-dinas Pemkab Pekalongan diduga diatur sedemikian rupa sehingga hanya vendor atau perusahaan tertentu yang bisa masuk dan memenangkan kontrak. Praktik semacam ini dalam bahasa hukum dikenal sebagai persekongkolan tender — salah satu bentuk korupsi pengadaan yang paling umum ditemukan di pemerintahan daerah.

Pola ini bukan barang baru di Indonesia. Pengkondisian vendor dalam pengadaan barang dan jasa acap kali melibatkan pejabat yang menjadi “pintu masuk” bagi perusahaan-perusahaan rekanan. Imbalan yang diterima bisa berupa komisi, setoran rutin, atau gratifikasi non-tunai.

Pada Rabu (4/3/2026), KPK mengumumkan bahwa gelar perkara telah selesai dilaksanakan malam sebelumnya, status perkara naik ke tahap penyidikan, dan tersangka telah ditetapkan — meskipun nama-nama tersangka baru akan diumumkan secara lengkap melalui konferensi pers resmi.

Ironi: Ditangkap di Tahun Pertama Periode Kedua

Ada ironi yang tidak bisa diabaikan dalam kasus ini. Fadia Arafiq dilantik sebagai Bupati Pekalongan untuk periode kedua (2025–2030) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025 — bersama ratusan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

Artinya, ketika KPK membekuknya pada 3 Maret 2026, ia baru menjalani sekitar 13 bulan — satu tahun lebih — masa jabatan periode keduanya. Bukan “baru kemarin dilantik”, namun juga belum genap separuh periode. Cukup waktu untuk membuktikan janji, namun rupanya juga cukup waktu untuk terseret dalam praktik yang kini menjadi sorotan hukum.

Sebelumnya, Fadia juga sempat viral di awal 2025 karena akun Instagram resminya membalas pertanyaan warga soal anggaran rumah sakit dengan kata-kata kasar. Admin akun tersebut kemudian meminta maaf dan mengaku bertindak tanpa sepengetahuan Bupati.

Partai Golkar, tempat Fadia bernaung, langsung bereaksi. Doli Kurnia Agustine, salah satu petinggi Golkar, menyatakan kekecewaan mendalam atas penangkapan ini.

“Apalagi Bupati Pekalongan adalah kader dan pimpinan Partai Golkar, tentu kami sangat kecewa. Karena dalam berbagai kesempatan, kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran partai… harus berhati-hati. Fokus jalankan amanah rakyat dengan baik dan selenggarakan pemerintahan yang bersih.” — Doli Kurnia Agustine, Petinggi Partai Golkar

Rekam Jejak Harta: Dari 134,8 Miliar ke 85,6 Miliar

Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Fadia kepada KPK mencatat perjalanan harta kekayaan yang menarik untuk ditelusuri.

Pada laporan periodik 2021, saat pertama kali menjabat sebagai Bupati, Fadia melaporkan total kekayaan sebesar Rp 134,8 miliar — angka yang menempatkannya sebagai kepala daerah terkaya di Jawa Tengah saat itu. Namun pada laporan periodik 2023 yang disampaikan Maret 2024, angka tersebut turun drastis menjadi Rp 86,7 miliar — penurunan hampir 35 persen dalam dua tahun.

Laporan terakhirnya, periodik 2024 yang disampaikan pada 30 Maret 2025 — sebulan setelah pelantikan — mencatat kekayaan bersih Rp 85,6 miliar, terdiri dari 26 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 74,29 miliar yang tersebar di Pekalongan, Bogor, Jakarta, Depok, Semarang, hingga Badung (Bali), ditambah kas dan setara kas Rp 10,33 miliar, serta kendaraan senilai Rp 1,18 miliar. Ia juga mencatat utang sebesar Rp 3,2 miliar.

Penurunan drastis dari 2021 ke 2023 belum mendapat penjelasan publik yang memadai dari Fadia sebelum penangkapan ini. Kini, data itu berpotensi menjadi salah satu bahan penelusuran penyidik.

Jawa Tengah: Zona Merah Korupsi Kepala Daerah

OTT Fadia Arafiq bukan yang pertama mengguncang Jawa Tengah dalam periode singkat ini. Pada 19 Januari 2026 — hanya enam pekan sebelumnya — KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga tahun 2026, terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

Dalam rentang Januari–Maret 2026 saja, dua bupati di Jawa Tengah telah dicokok KPK. Ini bukan sekadar kebetulan statistik. Ini adalah cerminan dari ekosistem pemerintahan daerah yang rentan — di mana kekuasaan yang terkonsentrasi, pengawasan yang lemah, dan budaya pengkondisian anggaran telah berakar cukup dalam.

KPK sendiri mencatat, sejak awal 2026 sudah tujuh OTT yang diumumkan — sebuah frekuensi yang jarang terjadi. Para pengamat menilai ini sebagai sinyal bahwa KPK sedang dalam mode agresif di bawah tekanan publik untuk membuktikan kapasitas penindakannya.

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Berdasarkan ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menetapkan status tersangka. Pada Rabu (4/3/2026) pagi, KPK mengonfirmasi bahwa gelar perkara telah selesai dan tersangka telah ditetapkan.

Dari sisi pemerintahan, mekanisme pergantian kepemimpinan daerah sudah jelas. Bila Fadia dinyatakan berhalangan tetap — termasuk dalam kondisi ditahan — maka Wakil Bupati Sukirman secara otomatis akan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan. Keputusan resmi menunggu surat keterangan dari Kementerian Dalam Negeri.

Bagi warga Kabupaten Pekalongan, kabar ini tentu bukan sekadar berita nasional. Ia adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi: pemimpin yang mereka pilih kembali — dan baru melewati tahun pertama periode keduanya — kini duduk di kursi pesakitan lembaga antirasuah paling ditakuti di negeri ini.

Pertanyaan besar yang kini menggantung: siapa saja pejabat lain yang terlibat? Seberapa luas jangkauan pengkondisian pengadaan ini? Dan sudah berapa lama praktik semacam ini berjalan di jantung birokrasi Kabupaten Pekalongan?

KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers lengkap untuk memaparkan konstruksi perkara, daftar tersangka, dan barang bukti yang disita. Pekalongan Info akan terus memperbarui perkembangan kasus ini.

Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan keterangan resmi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, laporan media nasional terverifikasi (Antara, Detik, Kompas, Liputan6, Media Indonesia), dan data e-LHKPN KPK. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Perkembangan kasus akan terus diperbarui seiring konferensi pers resmi KPK.