Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat mulai mempersiapkan eksistensi pembangunan daerah tahun 2021. Eksistensi diawali penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dibahas dalam Forum Perangkat Daerah Tahap I, bertempat di Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan, Rabu (19/2/2020).
Forum ini dibuka secara langsung oleh Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, SE, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Hj Sri Ruminingsih, SE,MSi, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir. Anita Heru Kusumorini, MSc, yang turut dihadiri oleh perangkat daerah terkait yaitu para Kepala OPD dan Camat di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dan tamu undangan lainnya.
Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir. Anita Heru Kusomorini, MSc mengungkapkan bahwa forum ini digelar untuk memperoleh saran dan masukan penyempurnaan penyusunan RKPD dari para perangkat daerah terkait seperti, penentuan program dan kegiatan bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung, efisiensi anggaran namun dapat menyentuh keperluan dasar masyarakat. Menurut Anita, kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari hasil konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) baik di tingkat kelurahan hingga kecamatan yang telah dilangsungkan beberapa waktu lalu.
“Forum Perangkat Daerah Tahap 1 ini merupakan rangkaian penyusunan RKPD 2021 yang sudah dimulai dengan konsultasi publik pada Bulan Januari kemarin, dilanjutkan musrenbang kelurahan di akhir Januari, dan awal Februari musrenbang kecamatan. Penyusunan RKPD 2021 didasarkan pada target indikator kinerja daerah tahun terakhir RPJMD Kota Pekalongan periode 2016-2021, sesuai RPJMD arah kebijakannya yaitu penguatan pondasi keberlanjutan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, berbudaya, berdasarkan nilai-nilai religiusitas,” terang Anita.
Anita memaparkan usulan dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan mayoritas yang diusulkan mengenai sasaran pembangunan fisik, terutama terkaitan perbaikan saluran dan jalan rusak yang masih menjadi permasalahan di kota sebagai penyebab banjir dan rob.
“Kami ingin menampung permasalahan-permasalahan yang ada di kelurahan dan kecamatan ini bisa ditampung oleh para pemangku kepentingan khususnya dinas terkait dengan batasan anggaran, seperti masalah kesehatan, kriminal, kami berharap para perangkat daerah ini dapat menjadikan permasalahan tersebut sebagai program kegiatan penyusunan renja di masing-masing OPD tersebut. Selanjutnya, setelah selesai forum ini mereka bisa memasukkannya dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditargetkan selesai pada Bulan Juli yang nantinya akan dimusrenbangkan di tingkat kota,” tegas Anita.
Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, SE mendorong para perangkat daerah untuk bersama-sama menyelesaikan isu-isu strategis pembangunan yang belum tercapai pada tahun-tahun sebelumnya dan terus meningkatkan sinergitas sebagai upaya penyelesaiannya.
“Masyarakat melihat bagaimana kinerja pemerintah selama ini, ayuk bareng-bareng menemukan akar permasalahannya apa, sama-sama dipikirkan bersama untuk penyelesaiannya terkait isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat seperti penanganan banjir, kualitas pembangunan, masalah lalu lintas, program jangka pendek dan jangka panjang yang belum terselesaikan bisa segera dituntaskan penanganannya,” tutur Aaf, sapaan akrabnya.
Disampaikan Aaf, dengan digulirkannya dana kelurahan yang jumlahnya pada tahun ini meningkat juga turut andil untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan pembangunan di kelurahan masing-masing.
Dalam kegiatan forum tersebut, para camat se-Kota Pekalongan memaparkan usulan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan dihadapan para perangkat daerah terkait untuk diberikan masukan dan saran, yang dilanjutkan dengan penyerahan daftar usulan tersebut ke OPD terkait guna tindaklanjut paparan OPD pada Forum Perangkat Daerah Tahap II yang digelar minggu depan.
Sumber Dinkominfo Kota Pekalongan
