Mantapkan Program Pekalongan Kota Sehat, Seluruh OPD Diminta Berperan Aktif

Kota Pekalongan – Pelaksanaan program Kota Pekalongan sebagai Kota Sehat tahun 2020 terus dimantapkan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat terus mendorong kesiapan program tersebut dengan mengkoordinasikan seluruh OPD dan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk berperan aktif melalui pertemuan koordinasi program Kota Sehat Kota Pekalongan Tahun 2020, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Selasa (28/1/2020).

Pertemuan tersebut dibuka secara langsung oleh Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz, SE, dan dihadiri oleh Kepala Dinkes Kota Pekalongan, Dr. Slamet Budiyanto, SKM, MKes beserta jajaran, Kepala OPD atau yang mewakili, camat, lurah, Forum Kota Sehat (FKS) Kota Pekalongan, dan segenap tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz, SE menyampaikan bahwa Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi, yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Menurut Saelany, beberapa tahun lalu tepatnya di tahun 2005, Kota Pekalongan pernah.

“Program tersebut melibatkan peran aktif masyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan kesehatan. Pertemuan ini menjadi momentum untuk merefresh kembali komitmen Kota Pekalongan menjadi pioneer Kota Sehat yang pernah diraih tahun 2005. Oleh karena itu, pada tahun ini harus kita peroleh dan di tingkatkan kembali,” tegas Saelany.

Untuk menyukseskan program Kota Sehat tersebut, perlu melibatkan dukungan dan peran aktif OPD dan segenap masyarakat untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan kesehatan di Kota Pekalongan. Pasalnya, keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan kesinambungan antara upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dari waktu ke waktu.

“Mudah-mudahan melalui leading sektor Dinkes bisa menggugah semangat antar dinas terkait dan sektor lainnya termasuk koordinasi di tingkat kelurahan, puskesmas dan rumah sakit mengenai apa yang harus dilakukan, tidak hanya sekedar meraih penghargaan tetapi juga penerapan di kehidupan masyarakatnya,” jelas Saelany.

Advertisement

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Pekalongan, Dr. Slamet Budiyanto, SKM, MKes menyebutkan terdapat 9 tatanan yang harus diterapkan dalam menjadi Kabupaten/Kota Sehat diantaranya kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan industri dan perkantoran yang sehat, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, ketahanan pangan dan gizi, dan sebagainya.

“Program pembangunan kesehatan ini tidak hanya tanggungjawab Dinkes saja, namun juga OPD terkait bersama masyarakat ini harus bekerjasama untuk terintegrasi mewujudkan Pekalongan Kota Sehat. Dari 9 tatanan yang disebutkan tadi, 7 tatanan diantaranya sebenarnya Kota Pekalongan sudah layak di tingkat pengembangan. Namun, kami akan terus mendorong dan memantapkan segala persiapan untuk meraih predikat yang lebih tinggi lagi di tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya,” papar Budi.

Dituturkan Budi, penilaian program Kota Sehat ini dilakukan berjenjang dari tingkat kota/kabupaten, provinsi hingga pusat. Oleh karena itu, pertemuan koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi antar sektor terkait dalam mempersiapkan terwujudnya Kota Pekalongan Sehat.

Lebih lanjut, Budi menambahkan konsep kabupaten/kota sehat pada dasarnya adalah untuk peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kondisi lingkungan fisik dan non fisik, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

“Usulan akan dilaksanakan Mei dengan penilaian yang berjenjang. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi intensif antar semua pihak. Semua pihak diharapkan berperan aktif dalam Program Kabupaten/Kota Sehat ini, harus paham terlebih dahulu Kota Sehat itu seperti apa, persiapan menuju kesana bagaimana, harus dibuat komitmen bersama, semua elemen masyarakat harus bisa bergerak bersama untuk mewujudkan keberhasilan program tersebut termasuk penuntasan Open Defecation Free (ODF), AKI dan AKB, dan masalah kesehatan lainnya,” tandas Budi.

Sumber Dinkominfo Kota Pekalongan

Berbagi ke. . .
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: