Bappeda Upayakan Selaraskan Program Penanganan Banjir dan Rob

Kota Pekalongan – Banjir menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh segenap pemangku kepentingan tak terkecuali oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan banjir terjadi baik akibat oleh curah hujan tinggi juga akibat naiknya air laut ke daratan (rob). Selain perubahan iklim yang menyebabkan muka air laut naik, terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) ditengarai menjadi penyebab rob terjadi kian parah. Oleh karena itu, penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan terus dikoordinasikan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemerintah Kota Pekalongan. Untuk menghasilkan program yang komprehensif, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat menyinronkan dan berbagi peran agar permasalahan banjir dan rob ini bisa segera teratasi.

Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Ir Anita Heru Kusumorini,Msc, mengungkapkan bahwa agar kebijakan pembangunan penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui BBWS Pemali Juana, harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Termasuk, dukungan pelaksanaan penanganan banjir dan rob Sungai Lodji-Banger yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Kami memang sudah berbagi peran antara Pemkot Pekalongan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana. Yang menjadi bagian kewenangannya Pemkot Pekalongan adalah penyiapan lahan dan penyiapan sosial. Sementara untuk penanganan banjir dari sungai sebenarnya kewenangan dari Pemerintah Provinsi, hanya saja karena untuk penanganan banjir rob di Kota Pekalongan sudah masuk dalam proyek program strategis nasional berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019, sehingga BBWS bisa masuk untuk menanganinya. Dengan demikian, nanti drainase utamanya (drainase primer) akan ditangani BBWS dan Pemerintah Provinsi, sementara Pemkot Pekalongan akan menangani drainase kawasan,”terang Anita.

Dituturkan Anita, untuk penyiapan lahan, karena untuk pembangunan bendung gerak itu diperlukan kolam retensi baik di sisi timur maupun barat sungai,Pemkot Pekalongan telah menyiapkan lahan di sisi timur sungai seluas lebih dari 8 hektar untuk membangun kolam retensi yang digunakan untuk tambat labuh kapal sementara. Jadi, kapal-kapal yang berada di sisi hulu dari bendung gerak akan dipindahkan ke kolam retensi. Sementara, kolam retensi sisi barat dimana lahannya milik Pemerintah Provinsi, Anita bersyukur Pemerintah Provinsi sudah merelakan lahannya dijadikan kolam retensi.

Disamping itu, lanjut Anita, Pemkot Pekalongan tentu saja juga menyiapkan dari sisi sosial masyarakat terutama masyarakat yang terdampak oleh adanya pembangunan penanganan banjir robdiantaranya pengusaha docking, pengusaha galangan, pemilik kapal, yang selama ini berada di sisi aktivitasnya berada di sisi hulu dari calon lokasi bendung gerak. Oleh karena itu, setelah bendung gerak terbangun,Anita mengakui otomatis aktivitas mereka harus berpindah lokasi.

“Kami sudah menyiapkan lahan untuk lokasi docking dan galangan yang akan dipindahkan ke sisi timur Muara Sungai Lodji di lahan PPNP yang nantinya akan dibangun Pelabuhan Onshore sekaligus satu paket dengan lokasi Pelabuhan Onshore, dimana di lokasi tersebut akan ada lokasi bersih dan kotor. Untuk lokasi docking dan galangan berada di lokasi kotor dan terintegrasi dengan Pelabuhan Onshore. Kemudian, untuk kapal-kapal yang sementara ini berada di sisi hulu dari bendung gerak akan dipidahkan ke kolam tambat labuh sementara, jika Pelabuhan Onshore sudah jadi, mereka akan dipindahkan ke Pelabuhan Onshore,” papar Anita.

Anita mengakui, terkait adanya relokasi ini, sejauh ini Pemerintah Kota Pekalongan masih terus berproses untuk menjelaskan ke masyarakat. Pasalnya, adanya pembangunan pasti di sisi lain ada dampak yang dihasilkan. Namun, pihaknya menegaskan akan berupaya meminimalkan dampak yang kurang menguntungkan di tengah masyarakat,dengan pertimbangan bahwa, pembangunan penanganan banjir rob Lodji-Banger ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Pekalongan, terutama mereka yang selama ini terdampak banjir dan rob.

“Untuk itu, ada hal-hal yang membuat usaha – usaha yang tadinya sudah mapan menjadi tidak nyaman karena harus pindah, tetapi itu bagian dari kebijakan pembangunan yang tidak bisa dihindari. Tentunya, pemerintah juga berusaha untuk meminimalkan dampaknya antara lain dengan mencarikan lokasi untuk memindahkan usaha, mencarikan lokasi untuk tambat labuh kapal, termasuk meminta kepada Pemerintah Pusat supaya mempercepat pembangunan Pelabuhan Onshore sehingga kegiatan perikanan dan kelautan di Kota Pekalongan nantinya tidak terhenti ataupun terganggu secara signifikan,justru ke depan harapannya akan lebih baik dari kondisi saat ini,” pungkasnya.

Berbagi ke. . .
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *