Kota Pekalongan – Pandemi Covid-19 tidak dipungkiri membuat sejumlah sektor usaha di Kota Pekalongan tampak lesu dan mengakibatkan perusahaan memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini tentu membuat angka kemiskinan di daerah tersebut naik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Pekalongan terus mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan, salah satunya melalui Program Satu Perangkat Daerah Satu Kelurahan Dampingan. Berdasarkan data, tercatat jumlah penduduk miskin Kota Pekalongan Tahun 2021 sebanyak 7,59 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar (TPT) sebesar 6,09 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59 persen. Hal ini terungkap dalam pertemuan Catur Pilar Kecamatan Pekalongan Selatan yang dibuka secara langsung oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, berlangsung di Aula Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Kamis (7/7/2022). Pertemuan catur pilar yang dimaksudkan untuk menyelaraskan program pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat agar terlaksana dengan cepat dan tepat ini turut dihadiri oleh lurah, LPM, BKM, TP-PKK Kecamatan Pekalongan Selatan.
Walikota Aaf, sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa, penanganan pemulihan ekonomi pasca pandemi ini belum sepenuhnya pulih, termasuk di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Padahal, di wilayah ini, banyak sekali justru pelaku usaha khususnya yang berkecimpung di sektor batik telah berinisiatif untuk bisa bertahan dengan usaha lewat online, tetapi hal ini belum bisa dimaksimalkan dalam menumbuhkan perekonomian daerah.
“Sehingga, ini perlu pendampingan dari Kelurahan dan perangkat daerah. Kelurahan-kelurahan tersebut didampingi dan didorong untuk maju melalui pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. tutur Aaf.
Lebih lanjut, Aaf menegaskan bahwa, beberapa langkah dilakukan OPD untuk mendorong kelurahan supaya bisa lebih mandiri masyarakatnya dan meningkatkan perekonomian. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, OPD bisa mengajak perusahaan dan pelaku ekonomi lainnya.
”Dengan program pendampingan yang melibatkan seluruh kelurahan dan OPD tersebut bisa memetakan persoalan dan potensi penanggulangan di masing-masing kelurahan. Dari temuan tersebut kemudian muncul program penanganan jangka pendek, menengah, dan Panjang. Maka, ini semua harus sejalan. Tinggal kita sama-sama saling bantu dan gotong royong agar masalah kemiskinan ini cepat selesai,” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Pekalongan Selatan Rusmani Budiharjo menambahkan, pertemuan Catur Pilar Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2022 ini lebih difokuskan pada Implementasi Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 401/0426 terkait dengan pendampingan perangkat daerah terhadap satu kelurahan. Menurutnya, pendampingan ini dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan untuk mewujudkan kelurahan yang sejahtera dan mandiri.
“Hal itu merupakan amanat dari Gubernur Jawa Tengah yang sudah terlebih dahulu melaksanakan program ini, dimana kabupaten/kota diwajibkan mereplikasi program Satu Perangkat Daerah Satu Kelurahan Dampingan,” kata Rusmani.
Dipaparkan Rusmani bahwa, di Kecamatan Pekalongan Selatan ada 6 Kelurahan yang masing masing diampingi satu perangkat daerah. Keenam kelurahan itu yakni Kelurahan Jenggot yang didampingi oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kelurahan Banyurip didampingi BPBD, Buaran Kradenan didampingi Dinarpus, Kuripan Yosorejo didampingi Dinperpa, Kuripan Kertoharjo didampingi Dindagkop-UKM dan serta Kelurahan Duwet didampingi DPMPPA. Pihaknya menyebutkan, untuk upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid di lingkup Kecamatan Pekalongan Selatan, mayoritas di wilayah ini didominasi oleh sektor industri batik dan sektor jasa seperti di Kelurahan Buaran, Banyurip, Jenggot (industri batik), dan Kuripan Kertoharjo sebagai sentra Kampung Tempe yang dioptimalkan, Sokoduwet sebagai kampung peningkatan pemasaran secara online yang dinilai cukup berhasil.
“Tentu, hal ini sangat berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Untuk sektor industri batik dan jasa secara online, usaha mereka masih tetap berjalan, namun untuk yang secara offline ini memang cukup berdampak karena adanya sejumlah pembatasan PPKM kemarin. Data kemiskinan secara makro dikeluarkan oleh BPS, kami mengacu pada data sektoral yang dikeluarkan oleh Kemensos RI melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang selanjutnya oleh Dinsos-P2KB setempat diterbitkan SK Walikota per 4 April 2022, di wilayah Pekalongan Selatan ada 39.503 jiwa penduduk yang masuk DTKS,” tandas Rusmani.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
